Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewanti-wanti rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan membuka moratorium perizinan industri financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending alias pinjaman online (pinjol).
Pasalnya, OJK dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028 menyampaikan bahwa pembukaan moratorium perizinan pinjol akan dilakukan pada fase pertama, yaitu periode 2023–2024.
Rencananya, OJK bakal membuka moratorium khusus untuk sektor produktif dan UMKM pada 2024. Artinya, akan ada penambahan pemain pinjol yang memfokuskan pada pembiayaan sektor produktif dan UMKM, baik konvensional dan syariah.
Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pembukaan moratorium perizinan pinjaman online untuk sektor produktif dan UMKM akan memberikan angin segar bagi pembiayaan.
“Tetapi juga harus hati-hati karena saat ini yang sedang jelek kondisi kualitas peminjamannya adalah sektor produktif, terutama pertanian,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (8/1/2024).
Baca Juga
Huda menilai banyak perusahaan fintech P2P lending yang seharusnya menjadi legal, namun tidak dapat beroperasi karena moratorium dan menyebabkan laporan arus kas (cashflow) menjadi bermasalah.
“Di sisi lain, masih banyak perusahaan fintech P2P lending yang bermasalah, baik dari sisi kualitas peminjaman maupun masalah lainnya,” ujarnya.
Huda menambahkan, jika dilihat dari sisi kebutuhan, kebutuhan pembiayaan juga masih cukup tinggi dari masyarakat, terutama untuk sektor produktif dan UMKM.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan regulator akan membuka moratorium perizinan pinjol usai infrastruktur di industri ini siap.
“Moratorium [fintech P2P lending] akan kita buka setelah infrastruktur terkaitnya siap, ya. Pada waktunya kami update, sabar, ya,” kata Agusman kepada Bisnis.
Agusman menjelaskan infrastruktur yang dimaksud salah satunya berupa Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) sebagai data center industri fintech P2P lending berizin.
“Kami sedang siapkan pusat data fintech lending atau Pusdafil, ini masih dalam proses. Nanti [Pusdafil] kami update ya pada waktunya, sabar,” tutupnya.
Respons Pemain P2P Lending
Gayung bersambut, sejumlah pemain P2P lending pun menyambut baik rencana pembukaan moratorium ini. PT Alami Fintek Sharia (Alami) misalnya, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh kepada OJK atas rencana pencabutan moratorium P2P lending produktif.
Head of Corporate Affairs Alami Sakti Ryan mengatakan dengan dibukanya moratorium, hal ini bisa membuat lembaga jasa keuangan dapat berlomba-lomba memberikan inovasi terbaiknya bagi masyarakat. “Sehingga dapat mencapai target inklusi keuangan OJK di 2027,” kata Sakti.
Alami menilai rencana pembukaan moratorium perizinan ini memberikan energi baik bagi perusahaan agar selalu meningkatkan layanan, menawarkan inovasi-inovasi baru bagi pengguna, dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas lagi bagi UMKM.
Senada, PT Kreasi Anak Indonesia (GandengTangan) menilai pembukaan moratorium perizinan P2P lending akan meningkatkan kompetisi di industri dan dapat mendorong inovasi teknologi di masing-masing pelaku usaha.
“Selain itu, kami melihat bahwa sebelum moratorium dibuka perlu mempertimbangkan penetapan regulasi baru yang saat ini sedang disiapkan sehingga pelaku usaha baru dapat langsung mengikuti dan menyiapkan pendaftaran perizinan sesuai dengan regulasi tersebut,” kata COO GandengTangan Darul Syahdanul kepada Bisnis.
Di tengah rencana pembukaan moratorium, Darul memandang persaingan bisnis P2P lending kemungkinan akan semakin sulit jika masih memanfaatkan ceruk pasar yang sama. “Namun, kami melihat sepertinya akan jauh lebih kompetitif karena gap pembiayaan untuk UMKM masih ada 40% yang tersedia di market,” ujarnya.
Platform P2P lending GandengTangan juga menyebut nilai kompetitif ini akan bergantung pada teknologi yang digunakan, sehingga memudahkan para pendana dan penerima pendanaan dalam menggunakan layanan bisnis P2P lending.
