Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah buka suara soal adanya wacana penguatan, termasuk melalui sinergi Bank Pembangunan Daerah dengan Bank Perekonomian Rakyat.
Menurutnya, penguatan kelembagaan antara BPR dengan BPD telah berlangsung. Dia mencatat, antara BPD dan BPR memiliki buku panduan kerjasama Apex
Sebagaimana diketahui, mengutip buku Generic Model Apex BPR, terminologi Apex yang dalam bahasa Yunani berarti “pengayom” secara harfiah memberikan amanat kepada lembaga yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Apex, menjadi pengayom bagi lembaga-lembaga yang menjadi anggotanya.
Tujuan Apex sendiri, pertama adalah menjalin kerjasama saling menguntungkan (sinergi) antara Bank Umum dan BPR dalam rangka memperluas pelayanan kepada UMKM dan mendukung pengembangan ekonomi daerah (regional)
Kedua, memberikan rasa aman bagi BPR (anggota APEX BPR) dengan keberadaan lembaga yang berperan sebagai lender of the first resort yang dapat membantu BPR terutama dalam mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh mismatch
Ketiga, meningkatkan peran dan kontribusi bank umum dalam pembiayaan UMKM melalui kerjasama linkage program. Keempat, mengoptimalkan dana likuid BPR sebagai sumber dana kelolaan bersama
Baca Juga
“Kerja sama ini tidak hanya terbatas hanya pada linkage saja tetapi juga penguatan SDM BPR dan pengembangan teknologi yang dimiliki oleh BPD ke BPR,” ujarnya pada Bisnis yang dikutip, Senin (13/5/2024)
Dia menuturkan, dalam perjalanannya memang tidak semua BPD menjadi Apex BPR, hanya beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.
“Adapula BPD yang memiliki BPR, seperti di Jawa Barat, BPD sebagai pemilik dari beberapa BPR,” ucapnya.
Dari sisi pemain, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) menyampaikan bahwa perseroan sendiri telah memiliki business model untuk kerjasama dengan BPR di wilayah Jawa Timur yang bernama Apex BPR Bank Jatim.
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menuturkan kerja sama yang telah berjalan selama ini antara lain meliputi fungsi pooling of funds, financial Assistance seperti mismatch fund dan linkage program, serta technical assistance seperti penyediaan IT & Pengembangan produk dan pelatihan SDM.
"Secara total, jumlah anggota Apex BPR Bank Jatim berjumlah 98 BPR (milik pemda dan/atau non Pemda) dengan outstanding pinjaman khusus untuk BPR milik Pemda berjumlah Rp 22,7 miliar,” ujarnya dalam Paparan Kinerja Kuartal I/2024, Senin (29/4/2024).
Dia menyebut upayanya ini memang telah menjadi komitmen manajemen untuk selalu berusaha menciptakan value creation agar perseroan dapat terus bertumbuh sebagai entitas bisnis regional yang berorientasi dalam skala yang lebih luas. Salah satunya melalui pertumbuhan anorganik.
Menariknya, di tengah bergulirnya skema kerja sama Apex BPR, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae kembali menyampaikan bahwa pihaknya bakal mengalihkan BPR milik Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini dilakukan agar terjadi sentralisasi antara BPR dan BPD.
Adapun, ketentuan terkait kepemilikan dan konsolidasi BPR/BPRS termasuk milik Pemda dan Pemkab saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.
Akan tetapi, Dian menyampaikan rancangan ketentuan mengenai kepemilikan dan konsolidasi sudah disosialisasikan kepada BPR/BPRS dan Asosiasi.
“Pada saat penyusunan ketentuan tersebut, OJK menerima tanggapan dan masukan atas rancangan ketentuan dimaksud,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Nantinya, lewat skema ini BPD secara institusi akan memiliki BPR. Kemudian, BPR yang tergabung dalam perseroan itu akan tetap menyalurkan kredit kecil.
"Jadi kepemilikan tidak langsung, [bukan Pemda yang mengakuisisi] tapi melalui BPD yang nantinya akan memiliki BPR," ucap Dian
Itu berarti, BPD tiap provinsi akan memiliki satu BPR milik Pemda. Di mana, di berbagai kabupaten, kata Dian, ada beberapa cabang BPR. Menurutnya, sinergi BPD dan BPR menjadi penting lantaran perbankan memerlukan intervensi keuangan yang cepat.
"Kalau Pemerintah Daerah [Pemda] kan tergantung, harus lewat siklus budget dan itu tidak mungkin dilakukan," ujarnya.
