Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan penyebab penyaluran pinjaman pergadaian lebih banyak di luar Pulau Jawa.
Berdasarkan data, dari penyaluran pinjaman pergadaian sepanjang 2024 di luar Pulau Jawa mencapai Rp47,35 triliun. Angka tersebut merupakan 53,78% dari total pinjaman pergadaian nasional mencapai Rp88,05 triliun.
"Masyarakat di pulau Jawa nampaknya lebih banyak alternatif pembiayaan dibandingkan dengan masyarakat di luar Pulau Jawa. Masyarakat Pulau Jawa, dengan segala dukungan infrastruktur, mempunyai pilihan yang banyak untuk pembiayaan," kata Huda kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025).
Huda melihat infrastruktur di Pulau Jawa lebih lengkap dengan beragam Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti perbankan, Buy Now Pay Later (BNPL), fintech P2P lending, dan juga termasuk perusahaan pergadaian.
"Sedangkan di luar Pulau Jawa karena akses infrastruktur yang terbatas, pembiayaan konvensional seperti pegadaian masih jadi andalan. Bahkan untuk pinjaman perorangan masih cukup banyak di luar Pulau Jawa," ujarnya.
Selain itu, Huda menilai nasabah pinjaman pergadaian memang lebih cocok di luar Pulau Jawa yang mempunyai karakteristik nasabah yang unbanked dan underbanked.
Baca Juga
Kemudian, faktor lainnya adalah soal infrastruktur pendukung seperti internet. Huda mencontohkan bagaimana pinjaman P2P lending lebih dari 75% penggunanya berada di Pulau Jawa yang terhubung dengan akses internet yang baik.
"Di luar Pulau Jawa mau akses pinjaman daring atau BNPL terkendala internet, ya pegadaian menjadi alternatif utamanya," ujarnya.
Meskipun pinjaman pergadaian di Pulau Jawa lebih kecil, pada periode 2024 lalu angkanya tetap mengalami pertumbuhan, yakni menjadi Rp40,70 triliun atau tumbuh 27,6% YoY. Pinjaman dini diberikan kepada 13,60 juta nasabah.
Huda melihat fenomena peningkatan pinjaman pergadaian di Pulau Jawa ini juga berkaitan dengan kondisi lapangan kerja yang sedang marak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kondisi bisnis pegadaian di Pulau Jawa bisa meningkat karena marak kasus PHK. Mereka yang terkena PHK, namun masih mempunyai tanggungan kebutuhan, biasanya memanfaatkan gadai untuk mendapatkan pembiayaan," pungkasnya.
