Bisnis.com, JAKARTA - Kendati Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berjalan selama hampir 3 bulan, skema koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB) antara lembaga tersebut dan perusahaan asuransi swasta belum jelas.
BPJS Kesehatan memang pernah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) terkait skema itu. Namun, perincian kesepahaman antara penyelenggara asuransi sosial dengan asuransi swasta belum kelar.
Julian Noor, Direktur Eksekutif AAUI, mengatakan pihaknya tengah merundingkan skema CoB ini dengan BPJS Kesehatan. “Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa selesai,” katanya seusai diskusi bertajuk Masa Depan Industri Asuransi di Era BPJS, Selasa (4/3/2014).
Perundingan itu sendiri dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk AAUI dan AAJI. Dalam perundingan tersebut, Julian mengatakan sejumlah hal menjadi perhatian khusus sebelum kesepakatan diambil oleh kedua belah pihak.
Salah satu perhatiannya adalah masalah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Pada saat ini, belum semua rumah sakit terutama swasta bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Padahal, banyak dari rumah sakit tersebut telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi swasta.
Selain itu, dalam hal koordinasi kepesertaan, BPJS Kesehatan juga dinilai perlu memperhatikan persoalan informasi gaji dari nasabah kumpulan atau korporasi. Dalam pengalaman perusahaan asuransi, nasabah perusahaan tidak diharuskan untuk membuka informasi gaji pekerjanya.
Namun, dalam BPJS Kesehatan, informasi gaji tersebut menjadi penting karena menjadi faktor pengali dari iuran yang harus dibayarkan oleh pekerja dan pemberi kerja. “Itu menjadi tantangan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
