Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta bank penerbit kartu kredit pemerintah menjamin sistem keamanan kartu tersebut.
Hal tersebut diungkapkan mantan direktur Bank Dunia tersebut sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama kartu kredit antara Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Begitu kartu kredit dipakai di tempat tidak biasa dia bisa dibekukan. Saya khawatir kalau tidak ada pengamanan mudah disalahgunakan," kata Menkeu di Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Baca Juga
Sri Mulyani mengaku senang dengan adanya kartu kredit tersebut membuat kementerian dan lembaga jadi lebih transparan. Selain itu, kartu tersebut bisa meminimalisir penggunaan uang tunai. Sebab, jika membawa uang tunai dalam jumlah besar bisa diduga melakukan pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Kartika Wirjoatmodjo memastikan bahwa dari sisi keamanan kartu kredit tersebut terjamin. "Standar yang dipakai sudah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia," katanya.
Selain Bank Mandiri, bank BUMN lain yang juga menerbitkan kartu kredit tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.
