Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) akan mengoptimalkan penempatan dana pemerintah senilai Rp1 triliun untuk menggerakkan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Direktur Utama Bank SulutGo Jefry A.M. Dendeng mengatakan perseroan akan fokus pada penyaluran kredit produktif untuk sektor UMKM maupun non-UMKM dari penempatan dana negara itu.
Dengan begitu, Bank SulutGo dapat menunjang pemulihan dan menggerakkan perekonomian serta bisa menyerap tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
"Kami akan fokus pada penyaluran kredit produktif untuk sektor UMKM maupun nonUMKM," katanya, Selasa (28/7/2020).
Jeffry menambahkan penyaluran kredit ini tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. Bank SulutGo memasang strategi mitigasi risiko dengan mengutamakan pada sektor-sektor unggulan dan debitur yang memiliki track record baik.
Pihaknya juga akan melakukan monitoring kredit yang ketat melalui early warning system. "Kami mengutamakan pada sektor-sektor unggulan dan pengusaha yang punya track record baik," imbuhnya.
Berdasarkan laporan posisi keuangan bulanan Mei 2020, Bank SulutGo mencatat kredit senilai Rp12,19 triliun. Sementara dana pihak ketiga dalam bentuk giro senilai Rp2 triliun, tabungan Rp1,95 triliun, dan simpanan berjangka Rp8,70 triliun.
Pemerintah resmi menempatkan dana di bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp11,5 triliun guna mendorong ekonomi di daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Penempatan dana ini merupakan tahap kedua, setelah tahap pertama ditempatkan di bank himpunan milik negara (Himbara) alias keempat Bank BUMN sebesar Rp30 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana yang ditempatkan pemerintah ini harus diekspansi hingga dua kali lipat dalam bentuk kredit.
Anggaran untuk penempatan dana tahap kedua untuk BPD adalah sebesar Rp20 triliun. Empat BPD sudah melakukan penandatanganan perjanjian kemitraan penempatan uang negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) bersama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Keempat BPD tersebut adalah Bank DKI dengan jumlah dana yang ditempatkan sebesar Rp2 triliun, Bank Jateng Rp2 triliun, Bank BJB Rp2,5 triliun, dan Bank Sulutgo Rp1 triliun.
Selain itu, Bank Jatim juga mendapatkan dana pemerintah sebesar Rp2 triliun. Dua BPD lainnya yaitu BPD Bali dan BPD DIY saat ini tengah dievaluasi dan dikaji untuk mendapatkan penempatan dana ini, dengan alokasi masing-masing sebesar Rp1 triliun. Sehingga penempatan dana yang disediakan pada tahapan ini adalah sebesar Rp11,5 triliun.
