Bisnis.com, JAKARTA – Langkah sederet emiten perbankan untuk melakukan penambahan modal melalui mekanisme rights issue pada paruh kedua tahun ini dinilai menjadi momentum tepat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan bahwa hal tersebut karena volatilitas pasar modal diperkirakan lebih tinggi pada 2023.
“Sekarang sudah mulai ada risiko sinyal resesi ekonomi di Amerika Serikat sehingga bisa berdampak pada stabilitas sektor keuangan. Jadi, akan menyulitkan nanti kalau dilakukan pada 2023 dan akan menyulitkan perbankan dalam menghimpun dana di pasar modal ketika terjadi volatilitas yang berlebihan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/6/2022).
Bhima menambahkan semarak rights issue juga dilandasi tujuan masing-masing bank, seperti mengejar pemenuhan minimum modal inti hingga akhir 2022, melakukan ekspansi ke ranah digital, atau memperluas lini produk perbankan.
Dia mencontohkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), misalnya, yang didorong untuk melakukan aksi tambah modal guna menyukseskan program satu juta rumah dan meningkatkan kredit. Untuk itu, BTN membutuhkan kapasitas permodalan yang jauh lebih besar.
“Banyak sebetulnya tujuan dari rights issue, yang jelas aksi korporasi ini harus segera dilakukan karena sekarang adalah momentum yang terbaik. Jangan ditunda sampai akhir 2023,” tuturnya.
Baca Juga
Aksi penambahan modal melalui mekanisme rights issue oleh emiten perbankan kian semarak jelang paruh kedua tahun ini. PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC), misalnya, berencana melakukan rights issue sebanyak 7,04 miliar saham untuk memenuhi ketentuan modal inti pada 2022. Aksi tambah modal ini ditargetkan berlangsung pada pertengahan Agustus mendatang.
Selain BVIC, PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) diketahui bakal melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) dengan mekanisme rights issue sebanyak-banyaknya 2 miliar saham. Adapun aksi tersebut dilakukan untuk mengejar batas minimum modal inti Rp3 triliun.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, menyatakan bahwa semarak rights issue pada tahun ini tidak terlepas dari kebutuhan modal bank untuk melakukan ekspansi selaras dengan aktivitas ekonomi yang bergeliat.
Meski kian semarak, Amin berpendapat aksi korporasi tersebut harus diimbangi rencana kerja yang bagus terutama dalam aspek kualitas, serta aset produktif bank. “Jika ada tanda perbaikan dan pertumbuhan yang baik, ini bisa dijadikan pertimbangan,” kata Amin.
