Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Permasalahan kesehatan yang mendasar, layanan, hingga antrean peserta menjadi perhatian manajemen baru tersebut.
Jokowi melantik jajaran manajemen BPJS Kesehatan pada Senin (22/2/2021) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan itu menyusul terbitnya Keputusan Preisden (Keppres) 37/P 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021–2026.
Usai pelantikan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan keterangan pers berisi sejumlah isu yang menjadi perhatian mereka.
Berikut keterangan lengkap dari Achmad Yurianto usai pelantikannya:
Alhamdulillah kami hari ini dewas BPJS Kesehatan telah dilantik oleh presiden. tugas berat tentunya harus segera kami jalankan karena BPJS Kesehatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah membangun sistem kesehatan, membangun kesehatan secara nasional.
Untuk itu tentunya kami akan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya, tentunya dengan pekerjaan yang lebih berat lagi tantangan yang kita hadapi ke depan tidak semakin ringan.
Baca Juga
Tantangan yang kita hadapi semakin kompleks bukan hanya terkait pandemi yang sekadang ini kita hadapi tetapi memang permasalahan kesehatan secara mendasar kita masih memiliki banyak pekerjaan.
Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat sekalian. Dan kami terbuka untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran agar pekerjaan kita ke depan menjadi lebih baik.
Berikut keterangan lengkap dari Ali Ghufron usai pelantikannya:
Salam sehat bagi kita semua. Tentu kami jajaran direksi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepercayaan yang diberikan, dan kepada pengurus yang telah luar biasa meningkatkan akses BPJS Kesehatan. Kita lihat memang utilization rate-nya naik secara tajam.
Kami juga ingin meningkatkan dan fokus kepada kualitas layanan, sehingga kualitas akan meningkat, keseluruhan customer journey akan kami tingkatkan dengan inovasi teknologi, interface sistem informasi, sehingga antrean tidak lagi enam jam dan bisa lebih cepat.
Nah, yang kedua kami ingin meningkatkan bagaimana kepesertaan. Dan yang ketiga kami ingin memiliki rasa engagement, keterlibatan semua pihak, baik dari pusat, daerah, asosiasi, pengamat, perguruan tinggi, untuk merasa bersama-sama memiliki BPJS atau JKN-KIS.
Terakhir, kami berkeinginan untuk meningkatkan dan menjaga sustanabilitas dari sistem jaminan [sosial] ini dengan dana yang cukup. Yang kemarin sudah disampaikan ada surplus sekitar Rp18 triliun, tetapi juga pada saat yang sama sebetulnya dari sisi laporan net asset kita masih defisit sekitar Rp7 triliun, oleh karena itu akan kami tingkatkan kelolaan yang lebih baik.
Adapun, berikut susunan dewan pengawas BPJS Kesehatan periode 2021–2026:
Unsur Pemerintah
–Achmad Yurianto (Ketua Dewan Pengawas)
–Regina Maria Wiwieng
Unsur Pekerja
–Indra Yana
–Siruaya Utamawan
Unsur Pemberi Kerja
–Iftida Yasar
–Inda Deryanne
Unsur Tokoh Masyarakat
–Ibnu Naser Arrohimi
Berikut susunan Direksi BPJS Kesehatan periode 2021–2026:
–Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama)
–Andi Afdal
–Arief Witjaksono Juwono Putro
–David Bangun
–Edwin Aristiawan
–Lily Kresnowati
–Mahlil Ruby
–Mundiharno
