Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BTN (BBTN) Raup Laba Rp1,47 Triliun di Semester II/2022, Naik 60 Persen!

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meraih laba bersih sepanjang semester I/2022 sebesar Rp1,47 triliun.
Suasana layanan di kantor PT Bank Tabungan Negara Tbk di Jakarta, Senin (8/1)./JIBI-Dedi Gunawan
Suasana layanan di kantor PT Bank Tabungan Negara Tbk di Jakarta, Senin (8/1)./JIBI-Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatatkan perolehan laba bersih sepanjang semester I/2022 sebesar Rp1,47 triliun atau tumbuh 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan publikasi di harian Bisnis Indonesia, Kamis (15/9/2022), kenaikan laba bersih BTN didorong oleh pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang tumbuh 36 persen secara tahunan menjadi Rp7,73 triliun.

Kenaikan NII diraih berkat kemampuan perseroan dalam menekan beban bunga yang turun 28 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp4,94 triliun. Hal ini diikuti dengan pendapatan bunga yang naik tipis dari Rp12,53 triliun menuju Rp12,67 triliun pada semester I/2022.

Sementara itu, emiten bank pelat merah dengan kode saham BBTN ini membukukan beban operasional selain bunga bersih sebesar Rp5,79 triliun, naik 31 persen yoy. Alhasil laba operasional BBTN pada paruh pertama ini mencapai Rp1,94 triliun.

Sepanjang semester I/2022, BBTN tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp256,9 triliun atau naik 7 persen yoy. Penyaluran kredit diikuti dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) secara gross di level 3,54 persen, sementara NPL net 1,04 persen.

Adapun, BBTN membukukan total aset sebesar Rp381,74 triliun sampai dengan akhir Juni 2022. Posisi ini tidak banyak berubah dibandingkan posisi akhir Juni tahun lalu yang mencatatkan aset sebesar Rp380,51 triliun.

Dari kinerja penghimpunan dana BBTN mampu meningkatkan dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar 23 persen yoy menjadi Rp137,45 triliun. Giro tercatat tumbuh 32 persen yoy, sementara tabungan meningkat 9 persen secara tahunan.

Adapun, simpanan berjangka atau deposito BBTN mengalami penurunan 9 persen yoy, atau dari Rp186,58 triliun menjadi Rp169,85 triliun. Dengan demikian, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp307,3 triliun naik sebesar 3 persen yoy.

MODAL BBTN

Bank spesialis pembiayaan hunian ini juga akan memiliki struktur permodalan lebih kuat seiring dengan langkah DPR RI, yang menyetujui rencana penyertaan modal negara (PMN) dengan nilai mencapai Rp2,48 triliun.

Penambahan modal tersebut akan dieksekusi melalui penerbitan saham baru atau rights issue. Total dana yang dibidik dari aksi tersebut diperkirakan mencapai Rp4,13 triliun, yang bersumber dari PMN senilai Rp2,48 triliun dan porsi publik mencapai Rp1,65 triliun.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Rabu (14/9/2022), Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menyampaikan nantinya struktur kepemilikan saham pemerintah tetap sebesar 60 persen, sedangkan sisanya merupakan kepemilikan saham publik.

“Itu untuk meningkatkan kemampuan bisnis BTN, khususnya dalam penyaluran 1,32 juta unit KPR [Kredit Pemilikan Rumah] yang akan mendukung pencapaian target prioritas di bidang perumahan, serta pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan,” kata Amir.

Dia menambahkan bahwa suntikan modal itu juga akan meningkatkan kinerja BBTN, yang ditunjukkan dengan meningkatnya profitabilitas, efisiensi operasional, pengelolaan aset berkualitas, dan risiko modal yang terjaga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban suntikan modal negara itu diharapkan mampu memperkuat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tier-1 BBTN menjadi di atas 15,4 persen selama 2022 – 2025.

Dengan permodalan yang lebih tangguh, Rionald berharap kontribusi BBTN bagi pemerintah dapat terus meningkat dan penyediaan fasilitas KPR kepada masyarakat akan terus berlangsung, sehingga mampu menumbuhkan lapangan kerja di sektor perumahan.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menjelaskan bahwa dengan suntikan PMN, penyaluran KPR selama 5 tahun ke depan akan difokuskan pada segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Langkah itu dengan mendorong penyaluran KPR subsidi sebanyak sebanyak 971.200 unit dan KPR nonsubsidi 348.900 unit. Target dan sebaran lokasi akan menyasar wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper