Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri asuransi kesehatan menantikan skema baru koordinasi manfaat dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS).
Adapun, Kementerian Kesehatan akan mendorong peningkatan sinergi BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan (AKT) melalui skema koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB) dalam implementasi JKN berbasis KDK dan KRIS. Pemodelan CoB bakal dirancang agar tidak ada duplikasi pembayaran premi bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan sekaligus peserta asuransi kesehatan swasta ketika mengakses manfaat atau layanan tambahan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
Direktur PT Asuransi Sinar Mas Dumasi MM Samosir menyambut baik rencana Kementerian Kesehatan untuk menerapkan KRIS dan memperbaiki skema CoB. Dengan adanya wacana tersebut, dia berharap asuransi kesehatan swasta dapat turut berpartisipasi secara luas dalam menanggung layanan atau manfaat tambahan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
"Kalau dibuat satu level atau single plan saja yang paling bawah, artinya masih ada ruang untuk berasuransi. Kalau terjadi klaim, yang paling bawah dibayar BPJS, sisanya dibayar asuransi. Itu esensi CoB yang dari awal kami harapkan. Kalau ini berjalan ya kami pasti industri asuransi kesehatan hidup lagi," ujar Dumasi, dikutip Selasa (14/6/2022).
Dumasi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Forum Asuransi Kesehatan Indonesia (FORMAKSI) menuturkan, sejauh ini skema kerja sama CoB yang ada belum berjalan dengan baik.
Selama ini, perusahaan asuransi yang tergabung dalam FORMAKSI memang telah melakukan kerja sama dengan sejumlah rumah sakit untuk menerapkan skema semacam CoB. Dengan skema tersebut, peserta BPJS Kesehatan yang memiliki AKT tidak perlu membayar selisih biaya yang timbul ketika ada permintaan untuk naik kelas. Selisih biaya yang timbul dapat langsung ditagihkan oleh rumah sakit ke penerbit AKT.
Baca Juga
Namun, kerja sama tersebut hanya bisa diterapkan pada sejumlah rumah sakit yang bersedia dan secara sistem mampu melakukan proses pemisahan tagihan atau split billing.
Dumasi optimistis bila skema CoB diperbaiki dan berjalan dengan baik, industri asuransi kesehatan akan semakin bertumbuh. Namun, ia belum bisa mengestimasikan seberapa besar potensi bisnis yang bisa diraih industri asuransi kesehatan dengan penerapan skema CoB dalam implementasi KRIS.
"Belum hitung potensinya karena kami mau audiensi dulu dengan Menteri Kesehatan. Melalui FORMAKSI, Kadin, AAJI, AAUI, kami sudah meeting-meeting juga. Begitu Menkes bilang CoB mau diperbaiki kami happy banget. Kami harus audiensi dulu apakah yang disampaikan Menkes itu sama dengan pemahaman kami, kalau sudah sama tinggal bersama industri bagaimana cara menggolkan ini. Kami juga harus ngomong dengan BPJS karena kuncinya di BPJS," kata Dumasi.
Direktur Utama PT Asuransi BRI Life Iwan Pasila menilai penerapan skema koordinasi manfaat dalam penerapan kelas standar memang harus ditinjau terlebih dahulu.
"Penerapan kelas standar ini akan memudahkan rumah sakit untuk menentukan ekses dan juga bagi kami di industri asuransi untuk mengestimasi eksposur klaimnya. Perlu dilihat kesiapan rumah sakit dalam menerapkan kelas standar ini dan bagaimana rumah sakit menentukan eksesnya," kata Iwan kepada Bisnis.
Menurutnya, tantangan besar dalam penerapannya adalah masih terletak pada mekanisme rujukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama karena sebarannya yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia dan ketersediaan dokter umum yang praktik di klinik.
Terkait skema benefit sharing ini, pihaknya mengaku akan terus mengembangkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Kami terus mengembangkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk dapat mengoptimalkan biaya layanan kesehatan sehingga bisa efektif dan efisien bagi nasabah kami," katanya.
