Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) menunda pemisahan unti (spin off) unit usaha syariah (UUS) lantara menunggu hasil RUU PPSK atau Omnibus Law Keuangan.
Di atas kertas, regulasi mengenai pemisahan unit usaha syariah (UUS) berlandaskan pada undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Dijelaskan bahwa spin off wajib dilakukan pada setiap unit usaha syariah yang nilai asetnya telah mencapai 50 persen dari total aset bank induk.
Ditengah bayang-bayang tenggat waktu spin off yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Juni 2023, Bank Jatim menjelaskan masih akan melakukan inkubasi strategi sebelum akhirnya mantap melepas UUS miliknya menjadi bank umum syariah (BUS).
“Terkait spin off kita ketahui bersama ada kebijakan terkait regulasi pemenuhan syariah. Semula memang kami sudah siap menjadi BUS mengingat modal kami juga kuat. Namun demikian perkembangannya kami OJK juga sedang melakukan kajian terhadap RUU P2SK,” kata Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman Busrul Iman, Selasa (1/11/2022).
Secara lebih lanjut Dirut Bank Jatim tersebut mengatakan akan menanti dan telah melakukan konfirmasi kepada OJK atas penundaan rencana spin off yang dilakukan oleh Bank Jatim
"Kami sudah korodinasi dengan OJK terkait rencana kami menjadi BUS ditunda dulu, dan masih akan [menjalankan] terus akselerasi bisnis di UUS ini,” tambah Busrul.
Baca Juga
Selain menunggu RUU PPSK, Bank Jatim menunda spin off karena adanya pembenahan bisnis kerja yang tengah di prioritaskan. Akan tetapi Busrul memastikan apabila ukuran bisnis yang ditargetkan telah dicapai, maka pihaknya akan segera melengkapi mandat regulasi OJK mengenai spin off.
"Karena saya perhatikan juga banyak UUS yang size bisnisnya tidak kalah dengan BUS. Sehingga, mana kala nanti size bisnis UUS sudah bertumbuh dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kita menuju ke arah sana [spin off],” tandasnya
Hingga September 2022, aset UUS Bank Jatim dilaporkan tembus Rp2,78 triliun dengan kinerja kredit syariah hingga pertengahan Oktober mencapai Rp1,95 triliun.
