Bisnis.com, JAKARTA – Rencana aksi penambahan modal melalui rights issue diyakini mampu membawa PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) mengejar batas minimum modal inti Rp3 triliun yang wajib dipenuhi hingga akhir tahun ini.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank memiliki modal inti Rp3 triliun yang dapat dipenuhi secara bertahap hingga Desember 2022. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan OJK No. 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang dirilis sejak Maret 2020.
Direktur Utama Bank Ina Perdana Daniel Budirahayu mengatakan untuk memenuhi ketentuan tersebut, bank yang dikendalikan oleh PT Indolife Pensiontama milik Grup Salim ini, akan melaksanakan rights issue senilai Rp1 triliun.
Saat ini PT Indolife Pensiontama menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 22,47 persen. Kemudian diikuti oleh PT Samudera Biru 17,56 persen, UOB Kay Hian Pte. Ltd. 17,42 persen, masyarakat 14,91 persen, PT Gaya Hidup Masa Kini 11,34 persen, DBS Bank Ltd 9,99 persen, dan PT Philadel Terra Lestari 6,30 persen.
Berdasarkan laporan keuangan perseroan per April 2022, total ekuitas Bank Ina Perdana baru mencapai Rp2,34 triliun. Dari sisi kinerja, Bank Ina mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp16,8 miliar sepanjang empat bulan pertama tahun ini.
“Dengan rencana kami untuk rights issue yang keempat ini, kami mengharapkan modal Bank Ina pada akhir 2022 sudah mencapai di atas Rp3 triliun,” ujar Daniel dalam paparan publik yang digelar secara virtual, Jumat (3/6/2022).
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, emiten bank bersandi saham BINA tersebut berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue kepada para pemegang saham.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Bank Ina akan menawarkan sebanyak-banyaknya 2 miliar saham dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah PUT IV, dengan nilai nominal Rp100 setiap saham.
Dana yang diperoleh dari hasil PUT IV tersebut akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja pengembangan usaha Bank Ina, sehingga berdampak positif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan.
Adapun, aksi korporasi itu sudah mendapatkan lampu hijau melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
